Pemerintah mesti mencabut izin usaha pertambangan (IUP) PT Gag Nikel lantaran diduga melabrak hukum. Aparat penegak hukum harus aktif menelusuri karena praktik pertambangan rentan korupsi.

Korupsi semestinya tak hanya dilihat dalam kerangka normatif yang menekankan pada dimensi “dorongan moral” untuk memisahkan antara ranah individu dan kebutuhan publik dalam penggunaan wewenang yang dipegang termasuk dalam tata kelola pertambangan.